Pentingnya/ kah?! Kesetaraan Gender (bagian 1)

Pembelajaran sejati membutuhkan kemampuan dan kemauan. Demikian pula studi analisis suatu masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yaitu pembahasan bias gender. Kita bisa melihat bersama sudah banyak penelitian, seminar, workshop dan lain-lainnya sehingga dapat disimpulkan hal ini sesuatu yang menarik, dilihat dari massa pembahasnya.
Isu gender ini cukup menjadi perhatian banyak kelompok masyarakat. Masing-masing memiliki perbedaan latar belakang, kemampuan intelektual, dan seterusnya hingga mampu melahirkan pro dan kontra terhadap isu tersebut. Satu pihak mendukung teori sampai perjuangan menyebarkan ide ini, sementara di pihak lain menolaknya mentah-mentah. Ada pula yang sembari berjalannya waktu selalu berusaha mengambil sikap tetapi tetap berada dalam kebingungan antara ya dan tidak.
Sebelum lebih jauh menyelami pembahasan isu gender yang serba kontroversial dari segi substansi, muatan, kepentingan atau pentingnya isu gender, penulis mengajak untuk menyamakan persepsi melihat permasalahan pro kontra tentang “perjuangan” mempersamakan derajat gender ini. Ketika kita berdiam di Indonesia, tentunya sebagai warga negara kita harus dan diperbolehkan berbuat sesuai dengan aturan yang ada di negeri Ini.

Indonesia menasbihkan demokrasi sebagai tingkah laku berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, pro kontra yang terjadi diijinkan dan boleh karena ini hak warga negara untuk berpendapat. Pro kontra seperti apa yang diijinkan? Pro kontra bukan dalam perang senjata atau melempar batu. Pro kontra melalui diskusi yang baik secara terbuka atau tertutup, menggunakan tulisan, pernyataan, pergerakan dan sebagaimya.

Penulis percaya pluralitas menjamin perbedaan. Demokrasi dekat dengan pluralitas dalam artian penghormatan perbedaan serta keragaman. Pluralitas bagus jika dijalankan dengan benar. Jadi dapat penulis katakan pluralitas yang salah, jika ada negara mengaku plural tapi malah melarang rakyatnya memakai simbol agama atau hanya mengutamakan salah satu umat agamanya. Pluralitas artinya mengakui keragaman sebagai hal yang wajar dan dihormati. Atas dasar plural/keragaman inilah penulis akan membahas pro kontra kesetaraan gender sebagai hal yang beragam. Dengan asas plural/keragaman jua penulis berhak untuk dihormati untuk sama/berbeda pendapat.

Kembali pada bahasan di awal. Perbedaan menampakkan warnanya saat masing-masing kelompok pro ataupun kontra mempunyai cara sendiri mengampanyekan idenya. Forum-forum ilmiah dan kajian menjadi bentuk/sarana pembahasan serta alat dialog isu gender. Pihak pro atau pihak yang mengakui adanya salah satu gender (perempuan) tertindas sehingga dirasa perlu memperjuangkannya versus pihak kontra yang berpendapat laki-laki perempuan bukan atas-bawah, tapi ada di samping dan sejajar karena saling melengkapi & membutuhkan.

Kelompok pertama ini mengatakan perempuan harus naik derajat hingga setara sama dengan laki-laki. Untuk melihat bagaimana kondisi isu kesetaraan gender ini di Indonesia mari kita lihat kutipan dari website JIL “…di Indonesia sendiri kita temui para pakar dan pemerhati gender, sejak periode pra-kemerdekaan. Kita bisa runtut dari RA. Kartini, dan Dewi Sartika sebagai pioner “feminisme” kala itu, dan untuk saat kini, kita bisa menyebut nama Wardah Hafid, Nurul Agustina, Ratna Megawangi, hingga mantan first lady Indonesia, Sinta Nuriyah Abd Rahman Wahid berada di garda terdepan membela dan membekali kaum perempuan.”.

Kelompok ini menganggap adanya kekalahan fungsi perempuan dalam artian kalah pada penguasaan pos-pos komponen trias politika, pekerjaan, pendidikan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pihak ini memperjuangkan apa yang dinamakan kebebasan, pemberdayaan perempuan.
Lebih jauh tentang pihak pro, maka pendapat aktivis perempuan yang penulis kutip dari sebuah kolom di sebuah media massa dapat kita cermati bersama: ”Ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kegusarannya melihat televisi mengumbar pusar perempuan, salah seorang aktivis perempuan justru mengkritik SBY. Dalam tulisannya di salah satu media massa nasional, aktivis tersebut menuding pemerintah telah campur tangan dalam urusan pusar perempuan. SBY dinyatakan telah melanggar prinsip pluralisme-demokrasi, melanggar kebebasan berekspresi.”(Sumber: Republika, 1 Februari 2006)

Banyak angan dan kesimpulan dari kalimat tersebut. Dari awal penulis bermaksud untuk ber-plural, artinya mengahargai pendapat orang lain, dalam hal ini kutipan dari harian Republika tersebut. Kemungkinan pertama orang nomer satu di negeri ini tidak menghormati prinsip pluralisme-demokrasi seperti yang disebut seorang aktivis perempuan tersebut. Kemungkinan kedua, SBY berniat agar pusar perempuan dijaga tetapi aktivis itu tidak mengerti niat SBY merupakan bentuk penghormatan terhadap perempuan. Kemungkinan ketiga, aktivis itu tidak ingin dibatasi tentang berpakaian. Penulis cenderung pada kemungkinan ketiga sebagai sikap dari aktivis tersebut. Silahkan anda dengan kemungkinan-kenungkinan anda sendiri.

pro Sekali lagi kita simak kutipan berikut , “perempuan sebagai calon ibu dan bagian darimasyarakat harus membekali dirinya sehingga mampu bersama-sama dengan kaum laki-lakimemajukan masyarakatnya” (dari website Fatayat, organisasi keputrian Nahdlatul Ulama). Apakahperempuan tidak boleh bekerja di luar rumah? Satu hal yang penulis tanyakan kepada anda jikabenar pertanyaan tersebut muncul di benak anda “Memangnya siapa yang melarang?” “Siapa yang melarang “ yang penulis maksud di sini, pihak pro atau kontra menurut anda? Kalau boleh penulismenjawab kedua pihak pro kontra tidak melarang hal ini, lantas mengapa sampai harus ada pihakkontra yang membahas sesuatu hal yang tidak jelas begini?!




BERSAMBUNG........................
tulisan 471 5 ( 1 dari 3 Bagian )